Bahasa :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen tasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2.	Persyaratan Pelayanan	Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu; Penerima/Pengguna bisa langsung download di https://jdih.majalengkakab.go.id.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau dating langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan menunjukkan identitas; Kepala Bagian Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukummemberikandisposisi/menugaskanPegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; Dalam hal tertentu, Kepala Bagian Hukum atau Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat langsung memberilayanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan; Dan/Atau Penerima/Pengguna bisa langsung download di https://jdih.majalengkakab.go.id.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Melalui surat di jawab 1 (satu) hari setelah surat pengajuan dikirim lewat email, facsimile, pos/tiki; Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan disampaikan; Download langsung di web site langsung dapat konten.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Peraturan Daerah; Peraturan Bupati; Keputusan Bupati; Keputusan Sekertaris Daerah; Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; Data dan/atau informasi lain terkait bidang yang diperlukan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Perpustakaan Hukum Meja baca Komputer akses Wifi Laptop/komputer Scener Printer Poto Copy
8.	Kompetensi Pelaksana	Penelaah Jaringan Dokomentasi dan Informasi Hukum.
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung. Pengawasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Pengaduan dan Saran	Email: dokhukmjl@gmail.com. Sub Bagian Dokomentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 1 Majalengka 45418 Telepon/Faksimile : (0233) 281022, 281206, 281475. Website: https://jdih.majalengkakab.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang ASN.
12.	Jaminan Pelayanan	Cepat, tepat dan akurat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Output pelayanan dijamin peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan dilaksanakan secara berkala ke atasan langsung dan dievaluasi 1 (satu) bulan sekali.

STANDAR PELAYANAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat DaerahDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2.	Persyaratan Pelayanan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terlebih dahulu mengajukan Permohonan Usulan Rancangan Produk Hukum kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Cq Subbagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tentative.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Pengkajian produk hukum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peraturan Perundang-undangan Literatur ATK Jaringan Internet Komputer Printer Mesin Fotocopy
8.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Hukum; Mempunyai keterampilan menyusun Produk Hukum.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email: perundangundangan.mjl@gmail.com. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Achmad Yani No.1 Telp (0233) 281022 – 281217 Fax. (0233) 281475 Majalengka 45418.
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi di bidang Hukum Tata Negara.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Output pelayanan di jamin peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan dilaksanakan secara berkala keatasan langsung.

STANDAR PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
2.	Persyaratan Pelayanan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terlebih dahulu mengajukan Permohonan Bantuan Hukum perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Cq Subbagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penanganan perkara tingkat pertama selama 5 (lima) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penangan Perkara Tingkat Banding selama 3 (tiga) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penanganan Perkara di tingkat Kasasi maupun di upaya hukum luar biasa tidak ditetapkan standar waktu. Berkenaan dengan jangka waktu penanganan perkara pada Point a dan b dimungkinkan mengalami perpanjangan, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Penanganan perkara secara litigasi.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peraturan Perundang-undangan Yurisprudensi Literatur ATK Jaringan Internet Komputer Printer Mesin Fotocopy
8.	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Hukum; Mempunyai keterampilan beracara di hadapan persidangan.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email: hukum.majalengka@gmail.com. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Achmad Yani No.1 Telp (0233) 281022 – 281217 Fax. (0233) 281475 Majalengka 45418.
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi di bidang hukum acara perdata dan Tata Usaha Negara.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelaksanaan penanganan perkara secara litigasi akan dilaksanakan hingga memiliki kekutan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selama tidak ada pencabutan surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan penanganan perkara secara litigasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka dan Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan Penanganan Perkara Secara Litigasi.

HOME
PERDA
PERBUP
KEBUP