Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut ditetapkan guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa :

  1. Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
  2. Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata tidak dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.

Dengan dikeluarkannya PKPU ini, maka PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tidak lagi dipergunakan dan atau menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders).

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut:

  1. Lampiran I mengenai Simulasi Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Lampiran II mengenai Formulir Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi dasar bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Pedoman Teknis yang dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dalam pembuatannya agar menyesuaikan dengan PKPU yang telah diundangkan dan diotentikasi.

Peraturan KPU dapat diunduh melalui konten Peraturan KPU  pada website JDIH KPU.

adidas yeezy 350 boost adidas zx flux damen adidas tubular nova adidas tubular adidas zx flux adidas nmd canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada www.dietaschenhandlung.de www.anaschoningh.de www.geschenkemachen.de canada goose sale ugg montreal

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame oakley solbriller nike sb sko canada goose jakke michael kors tasker