Sambutan Kepala Bagian Hukum

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

gungunPuji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Program Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang berbasis Teknologi Informasi (TI) Pemerintah Kabupaten Majalengka telah dapat terlaksana walaupun demikian kami sangat menyadari bahwa tentunya masih perlu penyempurnaansesuai harapkan.
Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi telah membawa perubahan terhadap masyarakat dimana masyarakat telah sangat menyadari pentingnya informasi. Selanjutnya bahwa dengan kemajuan teknologi informasi ini siapapun dapat melihat, dapat menembus infomasi dimanapun ia mau seakan tanpa batas, keadaan demikian membuat masyarakat melek informasi, yang membawa dampak tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap kebijakan pengelenggaraan negara termasuk informasi hukum dan produk hukum yang dihasilkan para pemangku jabatan.
Untuk menjawab tatangan tersebut di atas perlu adanya langkah-langkah konkrit terkait dengan pengembangan informasi dokumentasi hukum yang terintegrasi dengan JDIH, dimana JDIH merupakan sarana pendayagunan dokumen hukum yang tertib, terpadu.
Secara konstitusional, keterbukaan informasi publik adalah aktualisasi dari hak asasi publik “memperoleh informasi” (Pasal 28F UUD 1945) untuk mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjamin pemenuhan hak memperoleh informasi tersebut, melalui UU KIP, semua badan publik diwajibkan menyediakan dan memberikan informasi publik yang ada dalam kewenangannya kepada siapa yang memerlukaannya.
Tujuan awal dari pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum difokuskan untuk mendukung pembangunan hukum nasional, dalam Era Reformasi tujuannya dikembangkan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat jelas dalam Agenda Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011, yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor Nomor 9 Tahun 2011. Salah satu Rencana Aksinya adalah Revitalisasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDI-Hukum Nasional) sebagai hasil agenda rencana aksi tersebut. Dengan demikian, peranan dari JDI-Hukum Nasional semakin strategis dan penting. JDI-Hukum Nasional yang efektip dapat meningkatkan kuantitas/ kualitas hasil pembangunan hukum nasional dan meningkatkan layanan informasi hukum yang berkualitas bagi masyarakat sebagai salahsatu wujud dari ketatapemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi.
Untuk mewujudkan ketatapemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, tersedianya akes informasi hukum merupakan syarat utama. Karena, tanpa akses informasi hukum, keterbukan informasi (transparansi), akuntablitas dan pemenuhan hak publik atas informasi hanyalah mimpi atau angan-angan. Sementara ketertutupan informasi merupakan lahan yang subur untuk pertumbuhan korupsi. Selain itu, tanpa akses informasi hukum, pembangunan hukum juga tidak mungkin diselenggarakan dengan baik.
Program aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat seperti komputasi dan internet, memberikan berbagai kemudahan bagi pengelolaan informasi hukum. Teknologi komputerisasi telah mampu mempercepat semua proses bisnis pengelolaan informasi dalam bentuk digital yang bisa disalurkan melalui saluran komunikasi. Internet sebagai saluran informasi telah mampu mempersingkat waktu dan memendekkan jarak. Kemudahan tersebut mau tidak mau harus dimanfaatkan dalam pengelolaan informasi hukum. Pengelolaan informasi konvensional yang dilakukan secara hastawi (menggunakan tangan semata) tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat. Cara pengolahan informasi konvensional harus dipercepat dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini seharusnya dilakukan secara profesional berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan informasi yang telah diakui dunia ilmu pengetahuan, yaitu didasarkan pada kaedah-kaedah ilmu perpustakaan dan informasi yang sudah mapan.
JDI-Hukum Nasional adalah wadah kerjasama pendayagunaan informasi hukum antar perpustakaan/dokumentasi hukum dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi hukum. Melalui kerjasama berjaringan semua informasi yang ada dan tersebar diseluruh wilayah nusantara diharapkan dapat didayagunakan bersama oleh semua Anggota JDI-Hukum Nasional.
Lazimnya jaringan perpusakaan/dokumentasi dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pimpinan perpustakaan/dokumentasi. Dibentuk setelah semua perpustakaan/dokumentasi sudah menyedikan akses informasi ditempat masing-masing. Kerja sama ditujukan hanya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Kerjasama berjaringan ini dibentuk di atas kesadaran bahwa tidak mungkin satu perpustakaan atau pusat dokumentasi mampu mengumpulkan semua dokumen yang tersebar di berbagai tempat. Di samping itu, apabila semua perpustakaan berusaha mengumpulkan semua dokumen maka akan terjadi duplikasi pekerjaan yang sangat tinggi, mengakibatkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan uang.
Lain halnya dengan JDI-Hukum Nasional, yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah. Dibentuk pada saat perpustakaan /dokumentasi hukum Anggota Jaringan belum mampu menyediakan akses informasi. Dalam hal ini, sudah barang tentu kompleksitas permasalahan masih sangat luas, masih mencakup perhatian dari para pimpinan, pemahaman konsep dasar pengelolaan informasi, penyusunan tugas pokok dan fungsi dokumentasi, penyediaan sumber daya dokumentasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan informasi hukum.
Demikian semoga dengan terbentuknya JDIH Daerah Kabupaten Majalengka dapat memberikan sebesar-besar kemanfaatan bagi pembangunan kepemerintahan. Amien

adidas yeezy 350 boost adidas zx flux damen adidas tubular nova adidas tubular adidas zx flux adidas nmd canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada www.dietaschenhandlung.de www.anaschoningh.de www.geschenkemachen.de canada goose sale ugg montreal

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame oakley solbriller nike sb sko canada goose jakke michael kors tasker